الهي انت مقصودي ورضاك مطلوبي

Perempuan dan Hak Waris

Dalam beberapa dekade akhir abad ke-20 hingga saat ini perhatian terhadap hak-hak perempuan semakin meningkat. Berbagai langkah ditempuh untuk mendorong persoalan tersebut agar semakin meningkat baik pada tingkat lokal maupun dalam skala internasional. Berbagai konferensi digelar dengan tujuan menegaskan perlunya penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan.
Tercatat misalnya, pada tahun 1975 untuk pertama kal diselenggarakan Konferensi Wanita Internasional, disusul yang kedua tahun 1980 di Kopenhagen, yang ketiga di Nairobi tahun 1985, dan yang keempat di Peking tahun 1995.1 Dalam Sidang Umum PBB tanggal 18/12/1976 telah ditetapkan kesepakatan penghapusan secara total segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Tidak kurang dari 93 negara, termasuk negara-negara muslim, seperti Mesir, Turki, Yaman, Indonesia, Bangladesh, dan Iraq, pada tanggal 3 September 1981 menyetujui dan memberikan komitmen untuk melaksanakan kesepakatan tersebut. Yang dimaksud dengan diskriminasi tersebut adalah pembedaan atau marginalisasi/peminggiran atau pembatasan yang dilakukan berdasarkan perbedaan jenis kelamin. Laki-laki dan perempuan harus diperlakukan sama dalam hak-haknya dalam bidang politik, ekonomi, budaya, dan sipil. Pembedaan perlakuan terhadap perempuan dianggap pelecehan terhadap harga diri kemanusiaannya sehingga segala undang-undang dan peraturan serta adat dan praktik yang bersifat diskriminatif harus dihapuskan.
Bagi banyak kalangan di Dunia Islam, upaya-upaya tersebut dinilai bertentangan dengan beberapa ajaran Islam yang membedakan antara laki-laki dan perempuan dalam ketentuan hukum. Upaya menyatukan perilaku dan nilai moral dengan standar negara-negara Barat dianggap sebagai bentuk perang budaya (gazwuts-Tsaqāfī) yang berkedok globalisasi di berbagai bidang. Di Mesir misalnya, ketika pada September
1994 digelar Konferensi Internasional Kependudukan dan Pembangunan, yang salah satu tujuannya memberikan hak persamaan antara laki-laki dan perempuan dalam segala hal,para ulama al-Azhar menolak draft kesepakatan yang diajukan,antara lain legalisasi abortus, perkawinan sesama jenis, larangan melaksanakan khitan (khifādh) bagi perempuan dan sebagainya.
Di satu sisi Islam mengenal dan mengajarkan hak persamaan antara laki-laki dan perempuan, tetapi di sisi lain Islam menghargai perbedaan yang ada pada keduanya karena faktor struktur dan biologis yang terjadi di luar kehendaknya. Adalah tindakan zalim mempersamakan dua hal yang memang berbeda konstruksinya serta peran dan fungsinya. Inilah salah satu hal yang menjadi dasar pembedaan hak waris antara laki-laki dan perempuan, yang dalam pandangan Hak Asasi Manusia Internasional dinilai diskriminatif. Sebenarnya jika dicermati lebih jauh, pembagian hak waris dalam Islam tidak hanya memperlakukan perempuan secara adil, tetapi memberikan banyak keistimewaan terhadap perempuan.
A. Definisi Waris
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia waris adalah orang yang berhak menerima harta pusaka dari orang yang telah meninggal dunia. Sesuatu yang diwariskannya itu, seperti harta dan nama baik disebut warisan. Kedua kata ini merupakan serapan dari bahasa Arab, yaitu waritsa, yaritsu, wirātsatan. Menurut pakar bahasa Arab, Ibnu Fāris, akar kata waw-rā′-tsā′ maknanya berkisar pada perpindahan sesuatu yang dimiliki oleh seseorang atau kelompok kepada orang lain, baik karena keturunan atau sebab lain.2 Sesuatu yang dipindahkan/diwariskan itu dapat berbentuk materi, seperti harta dan kerajaan, atau lainnya seperti ilmu, kebaikan atau kesalehan. Yang bersifat materi biasanya disebut dengan mīrāts atau turāts, dan yang bersifat nama baik disebut al-irts3. Dalam Surah an-Naml/27: 16 disebutkan Nabi Sulaiman mewarisi Nabi Dawud (wawaritsa Sulaimānu Dāwūda), yaitu warisan yang berupa kenabian dan kerajaan, bukan berupa harta menurut sebagian ahli tafsir,sebab para nabi tidak mewariskan harta. Menurut sebagian lain,termasuk juga harta.4
Dalam Al-Qur′an kata yang terbentuk dari akar kata waratsa terulang sebanyak 35 kali. Al-Wārits adalah salah satu nama Allah yang terbaik (al-Asmā al-Husnā). Kata ini hanya ditemukan sekali dalam bentuk tunggal, yaitu dalam Surah al-Baqarah/2: 233, dan lima kali dalam bentuk jamak. Tiga di antaranya menunjuk kepada Allah subhānahu wa ta‘ālā, yaitu Surah al-Hijr/15: 33, al-Anbiyā′/21: 89, dan al-Qashash /28: 58,dan dua lainnya menunjuk kepada manusia, yaitu al-Mu′minūn/23:10 dan al-Qashsh/28: 5. Imam al-Gazālī memahami kata al-Wārits dalam arti, “Dia yang kembali kepada-Nya kepemilikan, setelah kematian para pemilik.” Allah adalah al-Wāri♪ yang mutlak,karena semua akan mati dan hanya Dia yang kekal abadi.
Semua kekuasaan akan kembali kepada-Nya (Ghāfir/40: 16).5
Oleh Nabi Zakaria, ketika berdoa agar dianugerahi keturunan,Allah disifati olehnya dengan Khairul-Wāritsīn/sebaik-baik yang mewarisi (al-Anbiyā′/21: 89). Dalam kehidupan dunia, Allah tidak hanya mewariskan bumi dan semua yang ada di atasnya (Maryam/19: 40), serta seluruh alam raya (Āli ‘Imrān/3: 180), tetapi juga pengajaran al-kitab/kitab suci (Fāthir/35: 32).
Demikian betapa luasnya cakupan makna waris dalam Al-Qur′an. Tentu bukan waris yang berupa ilmu, kebaikan, atau kesalehan yang dimaksud dalam tulisan ini, tetapi hak-hak perempuan yang berupa peninggalan harta benda.
B. Hak Waris sebagai Ketetapan Tuhan
Harta adalah salah satu sendi kehidupan manusia yang paling berharga. Demi harta manusia rela berlomba-lomba mengumpulkan harta dengan berbagai cara. Apalagi manusia seperti disebut dalam Surah al-Fajr/89: 20 diciptakan dengan potensi yang cenderung cinta harta. Allah berfirman:
imageDan kamu mencintai harta dengan kecintaan yang berlebihan. (al-Fajr/89: 20)
Pengungkapan sikap cinta itu dengan kata “jamman”,menurut pakar tafsir Ibnu ‘Āsyūr, menunjukkan kecintaan yang kuat, mendalam, dan berlebihan. Penyebutan harta secara spesifik menunjukkan penyebutannya dalam konteks kecaman,sebab kecintaan itu seringkali mendorong untuk mendapatkannya secara tidak halal seperti mencuri, korupsi, dan menyalahgunakan amanat dan kekuasaan6. Pada ayat lain digambarkan kehidupan manusia dihiasi dengan kecintaan kepada apa-apa yang diingini,yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis
emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang (Āli ‘Imrān/3: 14).
Sifat cinta harta inilah yang mendorong manusia untuk mencari dan mengumpulkan harta sampai akhirnya maut datang menjemput. Saat itulah terbukti harta yang dicintainya itu harus ditinggalkan dan berpindah kepemilikannya kepada orang lain melalui pewarisan. Karena pemiliknya telah tiada,maka yang akan bertindak membagikannya adalah orang lain.
Dari sini diperlukan sebuah aturan pembagian, termasuk siapa yang berhak menerimanya, agar tidak menimbulkan rasa iri dan permusuhan akibat sifat tamak dan cinta harta. Pembagian itu tentu sulit dilakukan pemiliknya ketika masih hidup, sebab tidak seorang pun yang tahu kapan dia akan meninggal. Sering kali pembagian yang dilakukan saat hidup dipengaruhi oleh faktor suka dan tidak suka yang akan menimbulkan masalah di kemudian hari. Jika sepeninggal pemiliknya harta dibagikan berdasarkan peraturan perundangan yang dibuat negara atau masyarakat, sejarah membuktikan, seperti akan disinggung dalam tulisan ini, peraturan tersebut selalu berubah mengikuti perkembangan ruang dan waktu. Jika pembagian itu diserahkan kepada kerabatnya untuk dibagikan secara merata, maka itu pun tidak terlepas dari masalah, sebab warisan merupakan harta yang diperoleh tanpa jerih payah sehingga mengundang
egoisme masing-masing untuk melampiaskan rasa cinta harta dan ketamakan yang berlebihan. Alih-alih dapat mewarisi harta secara adil, yang terjadi adalah sanak kerabat tersebut mewarisi kebencian dan permusuhan yang akan merusak tali kekerabatan dan mengancam keutuhan keluarga yang menjadi sendi masyarakat.
Berdasarkan tiga pertimbangan di atas diperlukan ‘‘pihak luar” yang mengatur pembagian warisan tersebut. Karena tidak ada manusia yang sepenuhnya tahu dampak dan implikasi pembagian tersebut terhadap keutuhan keluarga dan masyarakat maka ‘‘pihak luar” tersebut haruslah yang memiliki sifat Mahatahu, Mahakasih, Mahabijak, dan Mahakuasa terhadap manusia. Itulah Allah subhānahu wa ta‘ālā yang menciptakan manusia, kematian, dan kehidupan, serta memberinya rezeki dan segala kebutuhannya.
Dalam pembagian hak waris, Allah subhānahu wa ta‘ālā telah menerangkan dengan sangat rinci, yang tidak membutuhkan ruang ijtihad, baik dari ulama, pemerintah, ahli waris,  ataulainnya. Penjelasan argumentasinya menurut pakar yurisprudensi Islam, ‘Abdul Wahhab Khallāf, bersifat qath‘ī,menunjuk sesuatu yang pasti, yang tidak dapat ditafsirkan dengan lainnya.7 Biasanya, dalam persoalan harta yang termasuk wilayah mu‘āmalāt, bahkan persoalan teknis ibadah sekalipun seperti salat, puasa, zakat, dan haji, Al-Qur′an tidak menjelaskannya secara rinci dan menyerahkan penjelasannya kepada Nabi Muhammad berdasarkan wahyu dari-Nya. Penjelasan hukum Islam secara rinci ditemukan dalam Al-Qur′an pada persoalan hukum keluarga yang bertujuan membangun dan mempertahankan keluarga. Dalam kasus pembagian waris ditemukan penjelasan yang sangat rinci menyangkut kapan saatnya pembagian dilakukan, dan ketentuan siapa yang berhak menerima beserta besaran hak masing-masing. Pembagian bukanlah yang pertama dan utama dilakukan setelah meninggal pemiliknya, tetapi justru yang terakhir. Sebelum itu ada banyak hal yang harus dipenuhi dengan urutan sebagai berikut:
1. Menuntaskan urusan jenazah, mulai dari memandikan,mengkafankan, menyalatkan, dan menguburnya.
2. Melunasi utang-utangnya, sebab utang dapat menghalangi masuk surga.
3. Melaksanakan wasiatnya dalam batas 1/3 harta dan jika lebih dari itu perlu kerelaan ahli waris.
4. Membagikan harta yang tersisa setelah ketiga hal di atas dipenuhi kepada ahli waris.8Ketentuan dalam pembagian meliputi dua hal, ada yang bersifat prinsip-prinsip umum dan ada yang bersifat rincian.
Yang bersifat prinsip umum ditemukan pada Surah an-Nisā′/4:7-8, dan al-Anfāl/8: 75, sementara rinciannya ditemukan pada Surah an-Nisā′/4: 11, 12, dan 176.
Memperhatikan ayat-ayat Al-Qur′an yang berbicara tentang warisan dapat disimpulkan beberapa hal yang menunjukkan aturan pembagiannya telah bersifat pasti (qath‘ī), dan manusia diminta menaatinya. Penegasan itu terlihat dalam beberapa ungkapan berikut:
1. Pada Surah an-Nisā′/4: 7, setelah menjelaskan bahwa laki-laki mempunyai hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian(pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak, Allah menutupnya dengan ungkapan “nashīban mafrūdhan”. Menurut pakar bahasa Al-Qur′an, al-Farrā′ dan al-Akhfasī, itu berarti bagian yang wajib dipenuhi9.
2. Pada Surah an-Nisā′/4: 11 yang menjelaskan bagian anak
dan ayah, Allah berfirman:
image(Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana. (an-Nisā′/4: 11)
Ayat ini menjelaskan bahwa Allah adalah Yang paling mengetahui siapa di antara sanak kerabat, baik jauh maupun dekat, termasuk ayah dan anak, yang paling banyak mendatangkan manfaat, ketika si pemilik harta masih hidup atau setelah meninggal dunia. Pembagian ini bukan atas dasar anjuran atau pilihan, tetapi sebagai sebuah ketetapan (farīdhah) yang harus diikuti, sebab Dialah yang Maha Mengetahui segala bentuk kemaslahatan manusia, dan Mahabijak dalam menentukan dan membagikan hak waris. Menurut pakar tafsir, ar-Rāzī,seperti dikutip Muhammad Sayyid ath-Thanthawi, Pemimpin Tertinggi Lembaga al-Azhar, korelasi penyebutan ungkapan tersebut di sini menunjukkan bahwa setelah Allah menjelaskan perbedaan hak/bagian waris anak dan orang tua, boleh jadi akan ada yang berpikiran, bukankah kalau dibagikan dengan cara lain, dengan tidak menggunakan itu, mungkin akan lebih baik dan bermanfaat,apalagi melihat cara pembagian yang dilakukan masyarakat Arab saat itu. Pikiran semacam ini buru-buru ditepis oleh Allah dengan menyatakan, akal manusia tidak akan dapat menjangkau segala kemaslahatan. Boleh jadi sesuatu yang dianggap manfaat justru membahayakan, atau sebaliknya sesuatu yang dianggap berbahaya justru malah bermanfaat.
Allah-lah yang paling mengetahui rahasia segala perkara, maka tinggalkan dugaan atau pikiran untuk membagikannya berdasarkan akal manusia, dan tunduklah pada aturan Tuhan.103. Ayat 12 Surah an-Nisā′/4, setelah menjelaskan pembagian hak waris istri atau suami yang ditinggal mati, ditutup dengan ungkapan, “washiyyatan minallāh”, yang berarti pembagian tersebut merupakan wasiat dari Allah. Wasiat,apa pun juga dan dari mana pun juga, harus dilaksanakan,apalagi jika wasiat itu berasal dari Allah subhānahu wa ta‘ālā.
4. Untuk menegaskan bahwa aturan tersebut adalah ketetapan Tuhan, pada ayat berikutnya dijelaskan bahwa pembagian warisan tersebut merupakan batasan dari Allah yang tidak boleh dilampaui atau dilanggar. Allah berfirman dalam Surah an-Nisā′/4: 13 dan 14:
image
Itulah batas-batas (hukum) Allah. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Dan itulah kemenangan yang agung. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar batas-batas hukum-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka, dia kekal di dalamnya dan dia akan mendapat azab yang menghinakan. (an-Nisā′/4: 13-14)
Kata Hudūd pada ayat di atas adalah bentuk jamak dari Hadd, yang pada mulanya bermakna batas/pinggir sesuatu yang membedakan dari lainnya. Ungkapan yang menerangkan hakikat sesuatu, atau yang lazim disebut definisi,dalam bahasa Arab disebut Hadd, sebab ungkapan tersebut membatasi atau menghalangi sesuatu atau unsur lain masuk ke dalamnya.11 Kata ini merupakan bentuk metafora dari ketentuan syariat Allah yang tidak boleh dilampaui atau dilanggar, seperti halnya orang tidak boleh melampaui batas sesuatu.12
Pada akhir ayat 176 Surah an-Nisā′ yang menjelaskan warisan saudara-saudara kandung atau bapak, Allah berfirman:
imageAllah menerangkan (hukum ini) kepadamu, agar kamu tidak sesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (an-Nisā′/4: 176)
Penggalan ayat ini menjelaskan bahwa ketentuan itu dibuat oleh Allah karena Dia tidak ingin membiarkan manusia dalam kesesatan. Sebagian ahli tafsir menyisipkan ungkapan karāhatan (karena Dia tidak menyukai) sebelum ungkapan an tadhillū .13Demikian lima ungkapan pada ayat waris yang menunjukkan bahwa pembagian tersebut bersumber dari Allah yang harus ditaati oleh manusia. Dengan demikian, ia bersifat ta‘abbudī, yang tidak memberi peluang bagi akal untuk menalarnya. Di hadapan ketentuan Allah, sikap seorang muslim
hendaknya seperti diungkapkan dalam firman Allah:
imageDan tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada pilihan (yang lain) bagi mereka tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh, dia telah tersesat, dengan kesesatan yang nyata. (al-Ahzāb/33:56)
Selanjutnya untuk mengetahui keunggulan ketetapan Allah dalam pembagian warisan dibanding peraturan perundangan yang pernah dibuat manusia sepanjang sejarah, mari kita lihat uraian berikut, terutama yang berkaitan dengan hak perempuan.
C. Hak Waris Perempuan dalam Sejarah14
1. Peradaban Mesir kuno
Kepemilikan tanah pada masa Mesir kuno awalnya sepenuhnya berada di tangan raja, Fir‘aun, dan rakyat hanya diberi hak guna. Baru pada masa Aboukhour, raja dinasti ke-24 yang berkuasa tahun 721 SM, rakyat diperbolehkan memiliki tanah dan dapat diwariskan kepada anak keturunannya. Bangsa Mesir tidak mengenal pembedaan dalam hak waris; antara anak tertua dan lainnya, laki-laki dan perempuan. Hak waris mereka sama semuanya, sebab harta peninggalan tersebut dikelola secara bersama seperti layaknya sebuah perusahaan; untung dan rugi ditanggung bersama,di bawah pengelolaan anak atau kerabat yang dianggap paling menonjol. Pengelola tidak mendapat keistimewaan apa-apa kecuali hanya sekadar memimpin perusahaan. Dari beberapa peninggalan bersejarah Mesir kuno ditemukan penjelasan bahwa ibu, istri, saudara kandung laki-laki dan perempuan, paman dan bibi juga memperoleh hak waris hanya tidak ditemukan penjelasan tentang besarnya hak masing-masing.
2. Bangsa-bangsa Semit kuno (Thuran-Kaldan-Suryan-Finiqia)
Ajaran yang mereka anut hampir mirip karena persamaan watak, akhlak, dan mata pencarian. Dalam hal waris mereka berpandangan perlu ada seseorang dari anggota keluarga yang dapat menopang keluarga. Wasiat jarang dilakukan kecuali kalau tidak ada anak laki-laki, dan biasanya jatuh ke tangan kerabat terdekat atau siapa yang dipandang layak untuk menjadi pemimpin keluarga. Anak tertua mendapat hak waris paling besar, sebab menggantikan posisi orang tua yang telah meningal, meskipun dia tidak cakap dalam memimpin.Kalau tidak ada anak laki-laki tertua, maka yang dipilih adalah yang paling menonjol dari anak laki-laki, dan kalau tidak ada juga maka beralih ke saudara kandung,paman, bahkan sampai kepada besan. Perhatian yang begitu tinggi kepada kelangsungan keluarga karena mereka adalah bangsa nomaden yang selalu berpindah-pindah, dan yang menjadi andalan adalah laki-laki. Maka, anak-anak dan
perempuan tidak mendapat hak waris. Semuanya di bawah kendali pemimpin keluarga.
3. Agama Yahudi
Bangsa Yahudi berupaya agar harta yang mereka miliki tidak berpindah kepada bangsa selainnya. Karena itu anak perempuan tidak memiliki garis waris dari ayahnya selama ada anak laki-laki. Dalam hal berbeda agama, non-Yahudi tidak dapat mewarisi harta bapak dan kerabatnya yang Yahudi,
sebaliknya yang beragama Yahudi dapat mewarisi bapak atau kerabatnya yang non-Yahudi. Seseorang dapat melakukan apa saja terkait harta miliknya melalui wasiat. Dengan wasiat dia bisa menghalangi hak waris keturunan maupun kerabat, atau berwasiat memberikan seluruh hartanya kepada orang lain yang dianggap pantas, di luar anggota keluarga atau kerabat.
Laki-laki secara umum menjadi tulang punggung keluarga,karenanya perempuan tidak mendapat hak waris, baik dalam posisi sebagai ibu, istri, anak perempuan, atau saudara kandung perempuan, selama ada anak laki-laki, atau ayah,atau kerabat lelaki lain seperti saudara dan paman. Secara
umum kaidah yang berlaku dalam pembagian waris sebagai berikut:
a. Sebab-sebab pewarisan ada empat, yaitu kekerabatan karena anak, orang tua, persaudaraan, dan paman. Istri tidak mewarisi harta suami jika sang suami meninggal terlebih dahulu dan suami yang ditinggal mati istri mewarisi harta sang istri.
b. Harta warisan bapak jatuh ke tangan anak laki-laki. Yang tertua mendapat keistimewaan berupa bagian sebesar dua kali bagian saudara laki-laki lainnya, kecuali kalau ada kesepakatan untuk membaginya secara rata.
c. Kalau ahli waris terdapat anak laki-laki dan perempuan,harta peninggalan hanya jatuh ke tangan anak laki-laki, sedangkan anak perempuan hanya berhak mendapat hak nafkah sampai mereka kawin atau memasuki usia balig.15
d. Ibu tidak mewarisi harta anak laki-laki dan perempuan,dan jika ia meninggal hartanya diwarisi oleh anak laki-laki,atau anak perempuan bila tidak ada anak laki-laki. Jika tidak memiliki anak lelaki atau perempuan, maka hartanya jatuh ke tangan ayah atau kakeknya.
e. Tentang hak waris istri, pasal 337 undang-undang hukum keluarga Israel menyebutkan: Segala harta milik istri berpindah secara sah hanya ke tangan suami, tidak kepada kerabat dan juga tidak kepada anak-anaknya, baik dari suami yang ditinggal mati atau suami sebelumnya. Pasal 205 undang-undang yang sama menyatakan, suami berhak menerima harta hasil jerih payah istri, dan jika sang istri meninggal maka dia mewarisinya.16
Demikian beberapa prinsip pembagian warisan dalam agama Yahudi. Terlihat betapa perempuan tidak mendapat hak yang layak, baik dalam posisi sebagai istri, anak, saudara,ibu, dan bibi.
4. Peradaban Yunani
Bangsa Yunani kuno mengaitkan pembagian warisan dengan tradisi pengultusan nenek moyang dan konsep pengabadian keluarga. Karena itu pihak-pihak yang berhubungan dengan yang meninggal dari jalur perempuan,seperti saudara dari ibu dan cucu dari anak perempuan tidak
mendapat hak waris. Atas dasar itu pula perempuan tidak menerima hak waris. Paling tidak ada tiga fase dalam sejarah Yunani Kuno berkaitan dengan warisan:
a. Pada mulanya pewarisan dilakukan melalui wasiat yang diucapkan di hadapan sidang agamawan dan sah secara hukum. Sepeninggal pemiliknya harta berpindah ke tangan penerima wasiat, dan secara otomatis dia menjadi kepala keluarga yang dapat bertindak apa saja terhadap anggota keluarga lainnya.
b. Fase selanjutnya, sistem waris berkembang sampai pada hak kerabat, baik dari jalur laki-laki maupun perempuan.
Perempuan mendapat hak waris jika tidak ada kerabat laki-laki. Misalnya, anak perempuan mendapat hak waris bila tidak ada anak laki-laki yang menjadi ahli waris, dan sudara perempuan mendapat hak waris jika tidak ada saudara laki-laki atau anak laki-laki mereka (keponakan).
c. Pada fase ketiga terjadi perkembangan baru yang kemudian ditetapkan sebagai undang-undang, yaitu seorang ayah yang akan mengawinkan anak perempuannya harus memberinya harta sekadar untuk menutupi kebutuhannya setelah menikah. Ini dilakukan sebagai pengganti dari hilangnya hak waris perempuan. Jika yang meninggal dunia hanya memiliki seorang anak perempuan, anak tersebut tidak mewarisi, sampai
akhirnya dia kawin dan memiliki anak laki-laki. Anak tersebut dipaksa untuk dinisbahkan kepada bapaknya yang telah meninggal agar bisa menerima harta warisan.
Jadi, perempuan hanya sebagai perantara dalam pewarisan, tidak menerimanya.17
5. Bangsa Arab Masa Jahiliah
Bangsa Arab pada masa Jahiliah, sebelum datangnya Islam,memberlakukan hukum waris seperti yang berlaku pada bangsa-bangsa Semit terdahulu. Anak perempuan, demikian pula istri, ibu dan perempuan lainnya tidak mendapat hak waris. Yang mewarisi hanya saudara laki-laki tertua, atau anak laki-laki pamannya, atau anak laki-laki tertuanya jika telah masuk usia balig. Yang menjadi dasar pembagian warisan adalah kemampuan dalam mengurus dan mempertahankan keluarga besar dari gempuran musuh, sebab mereka adalah bangsa yang suka berperang. Maka dari itu perempuan tidak mendapat tempat.
Berikut beberapa ketentuan dalam pembagian waris mereka.
a. Syarat mendapat hak waris
Syarat yang ditetapkan sesuai dengan kebiasan hidup mereka yang suka berperang, karenanya anak-anak kecil dan perempuan tidak mendapat hak waris karena tidak mampu mengangkat senjata dan mempertahankan kabilah dari serangan. Hak waris hanya diberikan karena tiga faktor:
(1) Laki-laki. Perempuan tidak mendapat hak waris bahkan dia menjadi barang ‘warisan’ dari yang meninggal,seperti harta lainnya. Kebiasaan ini kemudian dihapuskan oleh Islam melalui firman Allah dalam Surah an-Nisā′/4:19.
imageWahai orang-orang yang beriman! Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. (an-Nisā′/4: 19)
Ayat di atas merupakan larangan memperlakukan perempuan seperti halnya harta warisan yang telah mentradisi di kalangan bangsa Arab. Dalam sebuah hadis riwayat al-Bukhārī dari Ibnu Abbās dikisahkan, bila seorang laki-laki meninggal dunia, maka walinya berhak atas istri yang ditinggalkannya; mengawininya sendiri,mengawinkannya dengan laki-laki lain, atau melarangnya kawin. Lalu turunlah ayat di atas. Menurut ulama tafsir masa tabi‘in, Mujāhid, as-Suddī, dan az-Zuhrī, anak laki-laki tertua paling berhak mendapatkan istri bapak yang bukan ibu kandungnya (ibu tiri). Wali almarhum juga berhak jika dia telah terlebih dahulu melemparkan pakaiannya kepada perempuan itu, dan jika perempuan itu
telah lebih dahulu kembali ke keluarganya maka dia bebas.
Kisah paling unik yang terjadi pada masa Jahiliah adalah ketika seorang tokoh Umayyah bin ‘Abd Syams meninggal dunia. Dari istri pertama dia mempunyai empat orang anak, yaitu: al-‘Īsh, Abū al-‘Īsh, al-‘Āsh, dan Abū al-‘Āsh. Dari istri kedua mempunyai beberapa anak, di antaranya Abū
‘Amr bin ‘Umayyah. Ketika ‘Umayyah meninggal, Abū ‘Amr mewarisi istri bapaknya yang pertama, yaitu ibu dari al-‘Īsh, Abū al-‘Īsh, al-‘Āsh, dan Abū al-‘Āsh. Dari istri bapaknya itu dia melahirkan keturunan yang bernama Musafir dan Abū Ma‘ith. Dengan demikian, al-‘Īsh, Abū al-‘Īsh, al-‘Āsh, dan Abū al-‘Āsh adalah paman dari Musafir dan Abū Ma‘ith sekaligus sebagai saudara kandung dari ibu.18
(2) Usia baligh dan kemampuan mengangkat senjata untuk mempertahankan keluarga. Anak laki-laki yang masih kecil, walaupun menjadi harapan orang tua, tetap tidak mendapat hak waris selama belum dapat mengangkat senjata dan berperang membela kehormatan keluarga.
Demikian pula anak perempuan meski sangat dicintai sang ayah tidak mendapat hak waris karena tidak bisa diandalkan dalam berperang.
b. Sebab-sebab pewarisan
Di kalangan bangsa Arab masa Jahiliah, sebab-sebab pewarisan meliputi tiga hal:
(1) Hubungan kekerabatan. Sebab ini belum dipandang cukup selagi belum memenuhi tiga syarat di atas; laki-laki,usia balig, dan kemampuan berperang. Dasar pemikirannya sangat logis jika melihat tabiat mereka yang suka berperang untuk mendapatkan harta rampasan.
(2) Hubungan persekutuan/perjanjian. Salah satu kebiasaan bangsa Arab Jahiliah melakukan persekutuan antarkabilah,bahkan sampai pada tingkat perorangan. Dua orang dapat saja melakukan persekutuan untuk saling membela jika diserang atau saling mewarisi jika salah satunya meninggal dunia. Biasanya dilakukan dengan ungkapan, “darahmu darahku, kematianmu aku yang membalasnya, dendamku dendammu, perangku perangmu, aku mewarisimu dan kamu mewarisiku”. Kebiasaan ini direkam oleh Al-Qur′an dalam firman Allah:
imageDan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) Kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya. Dan orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berikanlah kepada mereka bagiannya. Sungguh, Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu. (an-Nisā′/4: 33)
Sebab pewarisan ini sangat logis karena sesuai dengan tabiat sosial, politik, dan ekonomi mereka, sebab sekutu akan selalu bersama membela diri dari serangan dan dalam mendapatkan harta rampasan perang.
(3) Hubungan anak melalui adopsi (pengangkatan)
Pengangkatan anak telah menjadi tradisi pada masyarakat terdahulu sebelum Islam, bahkan hingga kini sebagian besar negara Eropa mengakui adopsi sebagai jalan sah memperoleh keturunan seperti anak hasil perkawinan,karenanya ia berhak atas harta warisan. Kondisi ini terus berlangsung sampai akhirnya Islam menghapuskan tradisi tersebut melalui firman Allah:
imagePanggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang adil di sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. (al-Ahzāb/33: 5)
Demikian peraturan dan perundangan yang pernah berlaku dalam sejarah kemanusiaan sebelum Islam. Untuk mengetahui keunggulan sistem waris Islam uraian berikut ini akan memberikan gambaran tentang asas penetapan hak waris dalam Islam.
D. Asas Pembagian Warisan dalam Islam
Sebelum menetapkan sistem baru dalam kewarisan, Islam melakukan beberapa perubahan terhadap sistem yang telah mengakar di tengah masyarakat secara bertahap. Demikian ciri ajaran Islam dalam mengubah setiap perilaku yang telah mendarah daging, seperti kebiasaan minum khamar, judi, dan lain sebagainya. Tahapan itu dapat dilihat sebagai berikut:
1. Hijrah dan persaudaraan sampai penaklukan kota Mekah.
Pertama kali, berdasarkan wahyu, Rasulullah menjadikan persaudaraan sebagai salah satu sebab pewarisan, karena itu pewarisan hanya terjadi di kalangan umat Islam yang berada di Medinah. Mereka yang muslim tetapi tidak berhijrah (tetap tinggal di Mekah) tidak mewarisi saudara atau kerabatnya yang berhijrah, meskipun keduanya telah menganut Islam. Kondisi itu direkam dalam Surah al-Anfāl/8: 72 berikut:
image
Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan memberi pertolongan (kepada Muhajirin), mereka itu satu sama lain saling melindungi. Dan (terhadap) orang-orang yang beriman tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikit pun bagimu melindungi mereka, sampai mereka berhijrah. (Tetapi) jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam (urusan pembelaan) agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah terikat perjanjian antara kamu dengan
mereka. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (al-Anfāl/8: 72)
Kata auliyā′ dan walāyatihim yang berasal dari satu akar kata“waliya”, pada ayat di atas oleh Tim Penerjemah Al-Qur′an Departemen Agama dimaknai sebagai perlindungan atau pertolongan. Pendapat ini diriwayatkan dari ‘Umar, Ibnu Mas‘ūd, dan diikuti oleh Abū Hanīfah, Imam Ahmad, dan banyak ahli tafsir. Ibnu Abbās, sahabat Nabi yang sangat piawai dalam menafsirkan Al-Qur′an, memahaminya sesuai dengan sebab pewahyuannya yang terkait dengan pembagian warisan.
Menurutnya, ayat ini meski bersifat umum, tetapi turun untuk merespon kasus tertentu, yaitu saat umat Islam tidak saling mewarisi antara yang berhijrah dan yang belum berhijrah.Pewarisan hanya berlaku antara kelompok Muhajirin dan Ansar. Pandangan ini diikuti oleh ulama lain, seperti Mujāhid,Ikrimah, Qatādah, dan Hasan.19 Setelah umat Islam berangsur kuat dan berhasil menaklukkan kota Mekah, maka hijrah secara
fisik ke Medinah sudah tidak diperlukan lagi, karena itu pewarisan dengan sebab hijrah dibatalkan. Penghapusan ketentuan itu dijelaskan dalam firman Allah:
imageNabi itu lebih utama bagi orang-orang mukmin dibandingkan diri mereka sendiri dan istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka. Orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris mewarisi)
di dalam Kitab Allah daripada orang-orang mukmin dan orang-orang Muhajirin, kecuali kalau kamu hendak berbuat baik kepada saudara-saudaramu (seagama). Demikianlah telah tertulis dalam Kitab (Allah). (al-Ahzāb/33: 6)
2. Pembatalan pewarisan dengan sebab adopsi
Sejak masa Jahiliah sampai awal masa Islam, bangsa Arab masih memberlakukan pewarisan dengan sebab pengangkatan anak. Anak angkat diperlakukan sama dengan anak kandung.Tradisi ini kemudian dihapuskan melalui firman Allah dalam Surah al-Ahzāb/33: 4 dan 5 yang maknanya berbunyi: Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zhihar
itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. (al-Ahzāb/33: 4)
3. Penghapusan pewarisan dengan sebab persekutuan atau sumpah
Seperti telah dijelaskan terdahulu, bangsa Arab Jahiliah membagikan warisan berdasarkan persekutuan atau sumpah untuk saling membela dan saling mewarisi. Pada masa awal Islam, tradisi ini masih ditolerir seperti tercermin dalam Surah an-Nisā′/4: 33 yang maknanya berbunyi: Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat,Kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bahagiannya. (an-Nisā′/4: 33)
Menurut Ibnu Abbās, Qatādah, dan Hasan ayat ini dinasakh oleh Surah al-Anfāl/8: 75.
4. Islam memerintahkan pewarisan untuk perempuan dan anak
Jika pada masa Jahiliah telah mengakar tradisi tidak memberikan hak waris kepada perempuan dan anak-anak, maka sebagai salah satu upaya Islam menghapuskan segala bentuk diskriminasi, Islam memerintahkan untuk memberi hak waris kepada mereka. Mulanya Islam belum menetapkan besaran hak tersebut. Ayat yang menyatakannya masih bersifat umum, yaitu firman-Nya:
imageBagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyakmenurut bagian yang telah ditetapkan. (an-Nisā′/4: 7)
Ayat di atas menjadi pembuka jalan bagi perolehan hak-hak waris perempuan yang kemudian dijabarkan rinciannya dalam ayat-ayat waris, seperti pada Surah an-Nisā′/4: 11, 12,dan 176.
Surah an-Nisā′/4: 7 di atas menyebut secara tegas bahwa asas pembagian waris bukanlah karena faktor jenis kelamin.
Dengan mencermati rincian ayat-ayat waris ditemukan paling tidak ada tiga faktor pewarisan:
a) Tingkat kekerabatan antara ahli waris, baik laki-laki maupun perempuan, dengan yang mewarisi. Semakin dekat hubungan kekerabatan akan semakin besar bagian hak warisnya.
b) Posisi ahli waris ke depan. Ahli waris yang masih akan menghadapi masa depan panjang, seperti anak, biasanya bagiannya lebih besar dari ahli waris yang telah melewati kehidupan panjang, seperti bapak atau kakek, tanpa membedakan jenis kelamin. Anak perempuan mendapat bagian lebih banyak dari ibu padahal keduanya sama-sama perempuan, demikian pula anak laki-laki mewarisi lebih banyak dari pada bapak, padahal keduanya sama-sama lelaki.
c) Beban biaya hidup/nafkah yang menjadi tanggung jawab laki-laki terhadap perempuan.20 Islam mewajibkan laki-laki untuk memberi nafkah kepada perempuan, baik dalam kapasitas sebagai anak, istri, maupun ibu. Sebagai gambaran, ketika masih kecil nafkah anak perempuan menjadi tanggungan ayah sampai akhirnya dia kawin dan berpindah tanggung jawabnya kepada suami. Dalam keadaan tidak menikah/kawin tanggung jawab tetap di tangan sang ayah. Setelah kawin dan mempunyai anak-anak
yang semakin hari semakin dewasa, tanggungjawab nafkahnya berada di tangan suami dan anak-anaknya.
Perinciannya dapat dijelaskan sebagai berikut:
1) Dalam kapasitas sebagai anak perempuan.
Berdasarkan firman Allah dalam Surah ath-Thalāq/65:6, yang maknanya berbunyi:Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan kandungannya, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka. (ath-Thalāq/65: 6)
Para ulama sepakat berkesimpulan bahwa nafkah anak yang masih kecil menjadi kewajiban ayah.21
Kewajiban itu menurut mayoritas ulama dari kalangan pengikut mazhab Hanafi, Maliki, dan Syafi‘i berlangsung sampai usia balig bagi anak laki-laki, atau sampai dapat bekerja dan hidup mandiri, dan sampai menikah bagi anak perempuan. Dalam mazhab Hanafi, seperti dikemukakan Ibnu al-Hammām, jika perempuan tersebut ditalak dan telah selesai iddahnya maka kewajiban nafkah kembali kepada sang ayah.22 Kewajiban nafkah atas perempuan sedemikian rupa disebabkan karena mencari nafkah bukanlah kewajiban perempuan kendati dibolehkan. Karena itu wajar jika Nabi Musa sempat tercengang menyaksikan dua orang wanita yang sedang antri untuk mendapatkan air minum bagi hewan ternaknya dan berkata, “mā khathbukumā?” (al-Qashāsh/28: 23).
Pertanyaan tersebut adalah tanda keheranan karena tidak lazim dilakukan. Berbeda dengan laki-laki, bekerja dan mencari nafkah adalah kewajiban buat mereka, dan berdosa jika tidak dilakukan. Dalam pandangan Islam,berdosa seseorang yang mampu bekerja tapi tidak melakukannya dan malah meminta-minta. Rasulullah bersabda yang artinya:
Demi Zat yang diriku di tangan-Nya, seseorang yang mengambil seutas tali untuk mengikat kayu bakar di punggungnya lebih baik dari pada seseorang yang meminta-minta kepada orang lain.232) Dalam kapasitas sebagai istri.
Suami berkewajiban memberi nafkah kepada istri berdasarkan firman Allah:
imageLaki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. (an-Nisā′/4: 34)
Mengomentari ayat di atas, pakar tafsir ath-Thabarī berkata, “Keutamaan laki-laki (suami) atas perempuan (istri) adalah karena kewajiban mahar yang mereka bayarkan dan nafkah yang mereka berikan.”24 Hal serupa dikemukakan oleh al-Qāsimī.25 Sehingga manakala laki-laki tidak lagi mampu memberi nafkah maka keutamaan itu menjadi gugur, demikian menurut al-Qurthubī.26
Kewajiban ini disepakati oleh seluruh ulama, dengan sedikit perbedaan dalam menentukan soal besarnya nafkah tersebut. Menurut Ibnu al-Qayyim27 dan as-Suyūthī,28 kewajiban tersebut berlaku baik dalam keadaan mampu atau tidak mampu, berbeda dengan kewajiban nafkah terhadap kerabat yang diwajibkan hanya dalam keadaan mampu.
Kewajiban nafkah tersebut antara lain meliputi: a)rumah tempat tinggal (ath-Thalāq/65: 6); b) makanan dan minuman (al-Baqarah/2: 233). Kata rizquhunna pada ayat tersebut diartikan oleh Ibnu ‘Āsyūr sebagai nafkah yang berupa makanan, minuman, sewa orang yang menyusui dan lainnya;29 c) pakaian/sandang (al-Baqarah/2: 233).
3. Dalam kapasistas sebagai ibu.
Seorang anak berkewajiban memberi nafkah dan mengasihi kedua orang tuanya, khususnya di saat mereka sudah dalam keadaan tua renta (al-Isrā′/17: 22).
Adalah sebuah dosa besar mendurhakai orang tua.
Dahulu, Ibnu Hazm memberi contoh bentuk durhaka itu, jika ada anak sangat kaya raya, tetapi ayah, ibu atau kakeknya dibiarkan hidup terlunta-lunta, menyapu jalan, menyucikan pakaian orang, menjadi pembantu di tempat orang lain demi mencari nafkah. Anak yang seperti itu telah melanggar perintah Allah agar mengasihi orang tua seperti dalam ayat di atas.30
Kewajiban nafkah itu khususnya lebih tertuju kepada ibu yang telah susah payah mengandung, melahirkan dan menyusui (al-Ahqāf/46: 15). Hal mana tidak dapat dilakukan oleh ayah. Dalam sebuah hadisnya, ketika ditanya tentang siapa yang paling berhak untuk dikasihi,Rasulullah menjawab, “ibumu.” Jawaban ini diulang sampai tiga kali, dan yang keempat baru dijawab,“kemudian bapakmu.”31 Karena itu menurut kebanyakan ulama, seperti dikutip asy-Syaukānī dan ash-San‘anī, dalam kondisi sang anak tidak mampu memberi nafkah kepada ayah dan ibunya maka ibu diprioritaskan. Pendapat ini juga diriwayatkan dari Imam Malik, dan sebagian pengikut Imam Syafi‘i.32
Dari penjelasan di atas kita dapat simpulkan, hak waris perempuan hanya dapat dipahami dengan baik lewat pertimbangan yang adil antara hak-hak dan kewajiban materil yang dibebankan kepada masing-masing laki-laki dan perempuan.
Islam mewajibkan suami untuk memberi nafkah kepada istri, anak perempuan, ibu, bahkan saudara perempuan jika membutuhkan. Sementara istri, meskipun kaya raya, tidak memiliki kewajiban nafkah, termasuk untuk dirinya dan keluarganya. Semua harta menjadi milik penuh sang istri.33Laki-laki bertanggung jawab atas nafkah dirinya dan keluarganya,sedangkan perempuan menjadi tanggungan laki-laki dalam posisi sebagai anak, istri, ibu dan saudara. Bukanlah sebuah keadilan mempersamakan dua hal yang memang berbeda tugas,fungsi, dan kewajibannya.
Prinsip keadilan dalam pembagian waris antara laki-laki dan perempuan dapat dilihat dari konteks penyebutan ayat-ayat waris dalam sebuah surah yang disebut an-Nisā′ yang sesungguhnya mengandung pesan perlindungan dan keadilan bagi perempuan.
E. Konteks Penyebutan Hak Waris Perempuan dalam Al-Qur′an
Penjelasan ayat-ayat waris ditemukan dalam surah keempat dalam mushaf Al-Qur′an yang disebut surah an-Nisā′ yang berarti perempuan, yaitu pada ayat 7, 8, 11, 12, 176. Mengapa surah ini dinamakan an-Nisā′ padahal dalam surah tersebut terkandung banyak masalah yang tidak terkait sama sekali dengan perempuan. Pakar Al-Qur′an, az-Zarkasyī34, demikian pula as-Suyūthī 35, memberi alasan karena dalam surah tersebut terdapat banyak hukum dan ketentuan tentang perempuan yang tidak terulang di surah-surah lain. Pakar tafsir lain, al-Qāsimī memberi alasan lain yaitu karena pembicaraan tentang perempuan dalam surah tersebut lebih banyak daripada lainnya.36
Pakar tafsir Universitas al-Azhar, Prof. Dr. Ibrāhīm Khalīfah, memberi rumusan dalam memahami rahasia di balik nama sebuah surah, yaitu seseorang yang ingin mencari rahasia tersebut hendaknya menelusuri seluruh kandungan surah secara mendalam sampai akhirnya dapat menemukan semangat/ruh yang melekat pada surah tersebut. Menurutnya, ruh atau semangat itulah yang menjadi sebab penamaan sebuah surah.37Berdasarkan teori ini kita dapat berkata, semangat/ruh surah ini tercermin pada dua hal: (1) perlindungan dan penghormatan (al-inshāf), dan (2) perbaikan (al-ishlāh). Kedua hal tersebut terlihat begitu melekat dalam pembahasan tentang perempuan, dan tema-tema lainnya. Semangat perlindungan dan penghargaan terhadap perempuan dapat dilihat pada beberapa hal berikut:
1. Pada ayat pertama surah ini begitu tampak penghormatan terhadap perempuan melalui empat hal:
a. Lelaki dan perempuan diciptakan dari unsur yang sama (nafs wāhidah), sehingga keduanya layak mendapat kehormatan yang sama karena berasal dari unsur yang sama, yaitu tanah. Kisah penciptaan perempuan yang berasal dari tulang rusuk laki-laki bersumber dari sumber ahlul kitab (isrā′iliyyāt) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kesahihannya. Sementara hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhārī dan Muslim yang menyebutkan perempuan diciptakan dari tulang rusuk harus dipahami sebagai bentuk metafora (majāzi) dan tidak terkait dengan asal penciptaan/kejadian manusia (perempuan).
b. Perempuan diberi sifat zaujiyyah (wakhalaqa minhā zaujahā)
yang berarti pasangan sehingga mengesankan perempuan adalah teman pendamping yang tidak dapat dipisahkan dari laki-laki. Keberpasangan tidak akan sempurna tanpa kehadiran dua jenis manusia tersebut; laki-laki dan perempuan.
c. Perempuan, seperti halnya laki-laki, menjadi asal kejadian manusia setelah Adam dan Hawa (wa batstsa minhumā rijālan katsīran ). Jika laki-laki berhak dihormati karena status kebapakannya, maka demikian perempuan harus dihormati karena status keibuannya.
d. Perempuan, sebagaimana laki-laki, berasal dari dua asal yang sama (Adam dan Hawa). Maka, jika Anda menghormati saudaramu, seorang lelaki, karena berasal dari asal yang sama, maka hormati juga perempuan,
karena ia juga saudaramu yang berasal sama denganmu.
2. Surah ini memberikan perlindungan bagi perempuan,khususnya di saat ia seorang yatim, seperti terlihat dalam sebab pewahyuan ayat poligami (ayat ke-3). Demikian pula ketika ayat tersebut menetapkan syarat ketentuan berpoligami.
3. Menetapkan mahar bagi laki-laki ketika hendak mengawini perempuan sebagai tanda keseriusan dan bukti kesiapan bertanggung jawab atas perempuan (ayat 4).
4. Dalam surah ditegaskan perempuan juga berhak mendapat warisan dari orang tua dan kerabat dekat. Sebelum Al-Qur′an turun, warisan menjadi monopoli mereka yang memanggul senjata dan berperang, yaitu laki-laki (ayat 7).
5. Sebagai bentuk perlindungan terhadap perempuan surah ini melarang perempuan dijadikan sebagai warisan, seperti layaknya harta, jika sang suami meninggal dunia. Sebelum Al-Qur′an turun, wanita yang ditinggal mati suami diwarisi oleh saudara suaminya, suka atau tidak suka, seperti halnya harta peninggalan yang lain. Statusnya terkadang ‘menggantung’, antara dinikahi atau tidak (ayat 19).
6. Surah ini mengharuskan laki-laki agar menjalin hubungan atau memperlakukan perempuan secara baik, dan tetap menjaga hubungan baik tersebut sampai pun dalam hal yang tidak disukainya (ayat 19).
7. Lelaki dilarang menguasai harta hak milik istri, walaupun harta tersebut merupakan mahar atau hadiah yang pernah diberikannya (ayat 20).
8. Surah ini juga menuntut laki-laki agar menghormati hak-hak perempuan dalam kapasitasnya sebagai ibu, saudara dan anak, dengan melarang untuk menikahi mereka.
Demikian pula wanita yang telah bersuami (ayat 22-24).
9. Al-Qur′an melalui surah ini juga melarang laki-laki untuk menyia-nyiakan perempuan (istri), apalagi jika perempuan itu seorang yang taat (ayat 34 dan 129).
10. Surah ini juga memberi perlindungan dalam bentuk pemberian hak yang sama antara laki-laki dan perempuan.
Keduanya mempunyai tanggung jawab dan balasan yang sama atas segala perbuatan yang dilakukan (ayat 124).
Demikian sepuluh bentuk perlindungan (al-inshāf) surah ini terhadap perempuan. Dalam konteks perbaikan (al-ishlāh), surah ini mengajarkan beberapa hal berikut:
1. Menetapkan hukuman yang setimpal saat istri ‘berselingkuh’ berdasarkan bukti yang meyakinkan, bukan sekadar dugaan (ayat 15).
2. Memberi solusi di saat istri menunjukkan sikap tidak taat (nusyūz), yaitu berupa tiga opsi yang disesuaikan keadaan istri; menasihatinya, pisah ranjang, dan memukulnya (dengan tidak berlebihan). Sebagian ulama memahami tiga bentuk perbaikan ini secara berurutan sebagai bentuk tahapan, yaitu bila nasihat tidak menunjukkan hasil, maka dilakukan pisah ranjang, demikian seterusnya. Solusi ini diberikan sebagai
konsekuensi suami sebagai orang yang paling bertanggung jawab (qawwāmūn ) dalam rumah tangga karena kelebihan yang diberikan kepadanya berupa kekuatan fisik yang melebihi perempuan dan kewajiban memberi nafkah (ayat 34).
3. Di saat muncul benih-benih konflik antara suami dan istri,surah ini menganjurkan agar dilakukan perbaikan atau perdamaian dengan melibatkan pihak ketiga dari keluarga masing-masing (ayat 35).
4. Larangan mengawini beberapa perempuan karena kekerabatan atau telah bersuami serta larangan menjadikan perempuan sebagai selir (ayat 22-25) menunjukkan bahwa Al-Qur′an mengarahkan agar pemuasan nafsu seksual dilakukan secara baik.
Demikian sepuluh bentuk perlindungan dan empat bentuk perbaikan yang disebutkan surah ini dalam konteks pembahasan tentang perempuan. Kedua semangat tersebut juga dapat ditangkap dengan jelas ketika surah ini menjelaskan persoalan-persoalan lain. Misalnya:
1. Perlindungan terhadap suatu komunitas dalam masyarakat yang sangat lemah, yaitu anak-anak yatim. Surah ini melarang para wali untuk memakan atau menyalahgunakan harta anak yatim yang berada di bawah pengasuhannya (ayat 2), dan menyamakan tindakan tersebut dengan seseorang yang memakan api, kelak di akhirat akan menerima siksa yang pedih (ayat 10).
2. Perlindungan terhadap jiwa manusia yang bercirikan lemah ketika berhadapan dengan dorongan dan nafsu berbuat jahat, yaitu dengan cara menghapuskan dosa-dosa kecil sekadar menjauhi perbuatan dosa besar (ayat 31). Allah juga membuka peluang tobat untuk menghapuskan dosa yang dilakukan seseorang, meskipun itu syirik (ayat 48 dan 147).
3. Melindungi manusia yang bercirikan lemah bila berhadapan dengan harta dengan cara melarang keras ‘memakan’ harta orang lain secara batil (ayat 29).
4. Melindungi manusia dengan tidak membebaninya di luar kemampuan. Perintah-perintah agama tidak ada yang memberatkan manusia. Seseorang yang sakit dan akan bertambah parah penyakitnya bila terkena air, atau seseorang yang tidak mendapatkan air untuk berwudu′ diperkenankan oleh agama untuk bertayammum dengan debu sebagai ganti air dalam berwudu′ (ayat 43). Kebiasaan meminum khamar yang telah mendarah-daging dalam masyarakat Arab saat Al-Qur′an diturunkan tidak dihilangkan sekaligus, tetapi melalui beberapa tahap, di antaranya hanya dilarang saat akan melakukan shalat (ayat 43). Seseorang yang dalam bepergian diperkenankan untuk meng-qashar salat, dari empat rakaat menjadi dua rakaat (ayat 101). Seseorang yang berperang,bila berhadapan dengan musuh yang telah menyatakan damai atau ber-islam, maka pernyataan tersebut harus diterima apa adanya, tanpa keharusan memverifikasi lebih
jauh, sebab iman atau tidak persoalan hati, dan manusia hanya diminta menilai secara zahir (ayat 94).
5. Perlindungan terhadap setiap pemilik hak, sampai pun ia seorang musuh. Hak setiap orang harus dipenuhi walaupun terkadang hati berat melakukannya. Kuasa memegang kunci Ka′bah yang sejak dahulu dipegang keluarga Bani Syaibah yang saat penaklukan kota Mekah masih belum memeluk Islam tetap dipertahankan walaupun Rasul dan para sahabat ingin mengambil hak tersebut, sebab itu merupakan amanah yang harus dijaga (ayat 58). Seorang Yahudi yang dituduh telah mencuri baju besi, pedang, dan makanan milik seorang muslim dibebaskan dari tuduhan tersebut karena ternyata tuduhan tersebut tidak berdasar (ayat 105). Hukum harus ditegakkan secara adil, walaupun terhadap diri, orang tua,dan kerabat sendiri, demikian pesan ayat 135 surah ini.
Demikian sekadar beberapa contoh bentuk perlindungan dan perbaikan yang disampaikan Al-Qur′an melalui surah ini.Semangat perlindungan begitu menonjol dalam beberapa tema pokok surah tersebut, bahkan dapat dikatakan inilah tujuan pokok kandungan surah. Penamaan surah ini dengan an-Nisā′ karena komunitas masyarakat yang harus mendapat perlindungan lebih adalah kaum perempuan. Dalam retorika bahasa Arab,di sini berlaku yang disebut kināyah, yaitu mengungkapkan sesuatu dengan sebuah lafal, tetapi yang dimaksud bukan makna langsung lafal tersebut, melainkan konsekuensi maknanya.
Sesuai substansinya yang menekankan al-inshāf (perlindungan),surah ini diberi nama an-Nisā′ karena memberikan perlindungan lebih terhadap perempuan. Seakan surah ini bernama al-inshāf (perlindungan), tetapi karena perempuan adalah komunitas yang harus mendapat perlindungan lebih, maka surah ini dinamakan an-Nisā′ (perempuan). Kata “an-nisā′”(perempuan) menjadi simbol perlindungan terhadap kaum lemah, sebab perempuan yang lebih patut menerima perlindungan.
Memang, pemaparan tentang perempuan pada surah ini tidak dilakukan secara berurutan, tetapi diselingi persoalan-persoalan lain. Namun jika diteliti secara mendalam,akan terlihat hubungan dan korelasi yang sangat erat antara satu dengan lainnya, yaitu semangat perlindungan terhadap kaum lemah, antara lain perempuan.
Demikian semangat perlindungan dan perbaikan yang terkandung dalam Surah an-Nisā′/4, termasuk dalam soal hak waris. Untuk melihat lebih jauh bentuk perlindungan dan perbaikan yang mencerminkan keadilan Islam dalam memperlakukan perempuan, mari kita lihat praktik pembagian waris
dalam Islam dengan segala rinciannya.
F. Perbandingan Hak Waris Laki-Laki dan Perempuan
Sistem waris dalam Islam sering menjadi alat propaganda untuk memojokkan Islam sebagai agama yang memperlakukan perempuan secara diskriminatif. Pembedaan dalam hak waris atas dasar jenis kelamin, antara laki-laki dan perempuan, dinilai bertentangan dengan prinsip persamaan dan keadilan yang sangat dijunjung tinggi oleh peradaban modern. Ayat Al-Qur′an yang biasa dijadikan alasan:
imageAllah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan . (an-Nisā′/4: 11)
Pandangan ini keliru setidaknya karena dua hal:
Pertama: karena melihat perempuan secara individual,bukan sebagai bagian dari anggota keluarga yang terdiri dari sepasang suami istri yang saling melengkapi. Hal ini tidak heran karena peradaban Barat bercirikan individualis; hanya melihat perempuan sebagai individu dan sebagai manusia. Meskipun mengakui sisi kemanusiaan perempuan dengan segala hak yang terkait dengannya, Islam tetap menghargai fitrah yang diberikan
Tuhan kepada setiap manusia. Karenanya Islam memperlakukan perempuan sebagai manusia dan perempuan serta sebagai pasangan laki-laki secara proporsional. Demikian pula yang terkait dengan ketentuan-ketentuan hukum dan etika pergaulan.
Kedua: karena pandangan tersebut bersifat parsial,sepotong-sepotong. Ayat-ayat Al-Qur′an merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan lainnya. Demikian pula antara Al-Qur′an dan hadis yang saling melengkapi atau menjelaskan. Karena itu, seseorang yang akan
mengkaji Al-Qur′an dan hadis harus melakukannya secara komprehensif.
Dengan mencermati ketentuan Al-Qur′an dan hadis serta praktek dalam pembagian waris, hasil penelitan Prof. Dr.Shalāhuddīn Sulthan, guru besar Syariah, Fak. Darūl-‘Ulūm,Universitas Kairo, membuktikan, tidak selamanya perempuan mendapat hak waris lebih sedikit dari laki-laki. Menurutnya,hanya dalam empat kasus saja perempuan mewarisi setengah
bagian waris laki-laki. Sementara itu, terdapat 30 kasus perempuan mendapat hak waris sama dengan laki-laki, bahkan lebih banyak dari laki-laki, atau perempuan mewarisi sementara laki-laki tidak38. Berikut beberapa contoh hasil penelitian tersebut:
1. Beberapa keadaan perempuan mewarisi setengah bagian laki-laki
a. Ketika berada dalam posisi sebagai anak perempuan bersama anak laki-laki, yaitu sesuai dengan firman Allah dalam Surah an-Nisā′/4: 11. Jadi kalau seseorang meninggal dunia dan meninggalkan anak laki-laki dan perempuan, maka warisannya dibagi tiga; 2 bagian untuk anak laki-laki dan satu bagian anak perempuan.
b. Ketika berada dalam posisi sebagai ibu bersama ayah,dan tidak ada anak-anak, suami atau istri, yaitu sesuai firman Allah dalam Surah an-Nisā′/4: 11 (fain lam yakun lahū waladun wawaritsahu abawāhū fa li′ummihits-tsuluts). Dalam kondisi seperti ini, ibu mendapat sepertiga, sedang 2/3 nya menjadi bagian ayah.
c. Dalam posisi sebagai saudara perempuan kandung atau dari ayah bersama saudara laki-laki kandung atau dari ayah, sesuai firman Allah yang artinya: Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan,maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan (an-Nisā′/4: 176).
d. Mendapat setengah sesuai ketentuan. Firman-Nya yang bermakna: “Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu
mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar utang-utangmu” (an-Nisā′/4:12). Kalau salah seorang dari suami istri meninggal dunia lebih dahulu, maka pembagian warisnya seperti berikut:
e. Ada anak; suami ½, istri ¼.
f. Tanpa anak; suami ¼, istri 1/8.
2. Perempuan mendapat bagian yang sama dengan laki-laki.
a. Dalam posisi sebagai ibu yang ditinggalkan, tetapi ada ayah (yang meninggal), anak laki-laki atau dua anak perempuan atau lebih. Pembagiannya; ayah dan ibu masing-masing 1/6, sisanya dibagikan kepada anak (‘ashābah).
b. Dalam posisi bersaudara dari satu ibu, sesuai firman Allah:
imageJika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak,tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu. (an-Nisā′/4: 12)
c. Para ulama sepakat memahami kata akh atau ukht pada ayat di atas dengan saudara seibu.39
3. Perempuan mendapat bagian lebih banyak dari laki-laki.
Seperti diketahui, pembagian warisan dalam Islam melalui dua cara: pertama, melalui ketentuan Al-Qur′an dan hadis (al-furūdh), yaitu ½, 1/3, 2/3, 1/6, ¼, 1/8. Kedua,melalui sisa yang diterima setelah warisan dibagikan kepada yang berhak melalui al-furūdh, atau disebut juga al-‘ashabah,baik karena posisinya sebagai anak, cucu dari laki-laki dan ke bawah seterusnya; bapak, kakek dan ke atas seterusnya (al-‘ashābah bin-nafs), atau mendapat sisa bagian karena orang lain (al-‘ashābah bil-ghair). Ketentuannya, setelah warisan dibagikan kepada yang berhak menerima sesuai ketentuan (ashhābul-furūdh), baru kemudian dibagikan kepada yang berhak menerima sisa (al-‘ashābah). Melalui penelitiannya, Shalāhuddīn Sulthān membuktikan, melalui jalur al-furūdh perempuan menerima lebih banyak dari laki-laki. Berikut tabel yang dia buat tentang ashhābul-furūdh berdasarkan ketentuan dalam Al-Qur′an dan hadis:
Bagian 2/3
Bagian 1/2
Bagian 1/3
Bagian 1/6
Bagian 1/4
Bagian 1/8
Dua anak perempuan atau lebih
Seorang anak perempuan Ibu Ibu Suami Isteri
Dua cucu perempuan dari anak laki-laki Seorang cucu perempuan dari anak laki-laki Saudara perempuan seibu Nenek Isteri
Dua saudara kandung perempuan
Seorang saudara kandung perempuan
Saudara laki-laki seibu Cucu perempuan dari anak laki-laki


Dua saudara perempuan atau lebih seayah Seorang saudara perempuan seayah Saudara perempuan seayah
Suami Saudara perempuan seibu
Saudara laki-laki seibu
Ayah
Kakek

Dari tabel di atas tampak beberapa hal berikut:
a. Bagian terbesar dalam warisan seperti disebut dalam Al-Qur′an adalah 2/3. Di situ tidak terdapat satu pun laki-laki yang memperoleh 2/3;
b. Bagian ½ hanya diperoleh laki-laki di saat dalam posisi sebagai suami dan tidak memiliki anak yang berhak mewarisi. Sementara 4 ketentuan bagian ½ didominasi oleh perempuan;
c. Yang mendapat bagian 1/6, 8 jenis penerima; 5 perempuan dan 3 laki-laki;
d. Bagian ¼ diperoleh suami kalau ada dari anak/keturunan yang mewarisi sang istri. Istri juga mendapat bagian ¼ kalau tidak ada anak/keturunan yang mewarisi sang suami.
Demikian beberapa contoh yang menunjukkan bahwa sistem waris Islam tidak berlaku diskriminatif terhadap perempuan, tetapi memperlakukannya secara adil dan proporsional. Perempuan tidak selamanya mendapat bagian lebih kecil dari laki-laki. Dalam banyak keadaan perempuan mendapat hak yang sama dengan laki-laki, bahkan melebihi bagian laki-laki. Wallāhu a‘lam bish-shawāb.
Catatan:
  1. Su‘ad Shaleh, Syubuhāt Haula Nashīb al –Untsā fil-Mīrāts, h. 6 dalam
    Kumpulan Makalah Seminar "Warisan dalam Islam", Univ. Al-Azhar, 2001.
  2. Mu‘jam Maqāyīsil-Lughah, 6/105.
  3. Lisānul-‘Arab, 2/200.
  4. Mu‘jam Alfāzh al-Qur′ān al-Karīm, 6/239.
  5. M. Quraish Shihab, Menyingkap Tabir Ilahi, (Jakarta : Lentera Hati,2000), h. 432.
  6. At-Tahrīr wat-Tanwīr, 16/257.
  7. ‘Abdul Wahhab Khallāf, ‘Ilm Ushūl -Fiqh, (Kairo : Maktabah ad-Da‘wah al-Islāmiyyah, cet. 8), h. 33, 35, 60, dan 64.
  8. Muhammad Ta Abul ‘Ila, Ahkāmul-Mawārīts, Dirāsah Tathbīqiyyah (Kairo: Dārus-Salām, cet. I, 2004), h. 6. Perhatikan : an-Nisā′ : 11 dan 12.
  9. Abū ‘Abdillāh Muhammad bin Ahmad al-Anshārī al-Qurthubī, al-Jāmi‘ li Ahkāmil-Qur′ān (Kairo: Dārul-Sya‘b), 5/48.
  10. Dikutip dari At-Tafsīr al-Wasīth, h. 1/880.
  11. At-Tafsīr al-Kabīr, 9/184.
  12. At-Tafsīr al-Wasīth, 1/884.
  13. Al-Jāmi‘ li Ahkāmil-Qur′ān, 6/29.
  14. Disarikan dari: Syauqi Abduh as-Sāhī, al-Muwāzanah Baina asy -Syarā‘i al-Qadīmah wal-hadītsah wa asy-Syarī‘ah al-Islāmiyyah fi Nuzhumil-Mawārīts,Makalah Seminar "Sistem Waris dalam Islam", Universitas Al-Azhar Kairo,tahun 2001.
  15. Mas‘ūd bin Shamaoun, al-Ahkmā asy-Syar‘iyyah fī al-Ahwāl asy-Syakhshiyyah li al-Isrā′īliyyīn, 2/178, 3/145
  16. Mas‘ūd Shamaoun, al-Ahkām asy -Syar‘iyyah, 3/145.
  17. ‘Abdul Muta‘āl ash-Sha‘īdī, al-Mīrāts fisy-Syarī‘ah al-Islāmiyyah wasy-
    Syarī‘ah as-Samāwiyyah wal-Wadh‘iyyah, h. 101.
  18. At-Tahrīr wat-Tanwīr, 3/19.
  19. At-Tahrīr wat-Tanwīr, 6/205.
  20. Suad Shāleh, Syubuhāt Haula Nashīb al-Untsā fī al –Mīrāts, h. 6, Lihat
    juga: Kata Pengantar Muhammad ‘Imārah, dalam Mīrāts al-Mar′ah wa Qadhiyyat al-Musāwāt, Shalāhuddīn Shulthān, (Kairo : Nah dhah Mishr, 2004) h. 4.
  21. Ahkāmul-Qur′ān, al-Jashāsh, 2/150, Badā‘i al-Shanā‘i, 4/31.
  22. Faidhul-Qadīr, Ibnu al-Hammām, 4/217, bandingkan juga dengan:
    at-Tāj wal-Iklīl Syarh Mukhtashar Khalīl, 4/208, Nihāyatul-Muhtāj ilā Syarh al-Minhāj, ar-Ramlī, 7/219.
  23. Diriwayatkan oleh Abū Hurairah seperti dalam Shahihul-Bukhārī, Kitāb adz-Dzakāh, Bāb al-Isti‘fāf ‘an dzulli as-Su′āl, no. 1470
  24. Jāmi‘ul-Bayān, 5/37.
  25. Mahāsinut-Ta′wīl, 5/130.
  26. Al-Jāmi‘ li Ahkāmil-Qur′ān, 3/1739.
  27. Zādul-Ma‘ād, 5/508.
  28. Al-Asybāh wan-Nazhā′ir, 792.
  29. At-Tahrīr wat-Tanwīr.
  30. Lihat: al-Muhallā, 10/108.
  31. Shahīhul-Bukhārī, Kitābul-Adab, Bāb Man Ahaqqun-Nās bi Husnish-
    Shuhbah, no. 5971.
  32. Subulus-Salām, ash-Shan‘anī, 3/1163.
  33. Syubuhāt Haula Nashīb al-Untsā fi al-Mīrāts, h. 7.
  34. Al-Burhān fī ‘Ulūmil-Qur′ān, 1/270.
  35. Al-Itqan fī ‘Ulūm il-Qur′an, 1/198.
  36. Tafsir Mahsāinut-Ta′wīl , 5/4.
  37. Ibrāhīm ‘Abdurrahmān Khalīfah, Bahtsāni Haula Suwar al -Qur′ān,
    (Kairo: Dārul-Bashāir, 2004) h. 27.
  38. Lebih jauh lihat: Shalāhuddīn Sulthān, Mīrātsul-Mar′ah wa Qadhiyyātul-Musāwāt, (Kairo: Nahdhah Mishr, 2004).
  39. Al-Jāmi‘ li Ahkāmil-Qur′ān, 5/78.

Tidak ada komentar: